OLE, Jakarta – Situasi makin memanas jelang perhelatan KLB Asprov PSSI DKI, 3 Juni 2022. Mayoritas pemilik suara (voters) menghendaki adanya perubahan total termasuk pergantian pucuk pimpinan.
Sementara di sisi lain ada upaya Asprov PSSI DKI mempertahankan status quo. Indikasinya bisa dilihat dari molornya waktu pelaksanaan KLB meski masa kepengurusannya sudah kadaluarsa.
Yang lebih menyedihkan lagi saat serius mengawal rencana KLB 3 Juni 2022 sesuai arahan PSSI Pusat, pengurus Asprov PSSI DKI justru memberhentikan Sekjennya, Ahrki Gusmark Luntungan, per tanggal 10 Mei 2022.
Posisi Ahrki sebenarnya vital, sebab sesuai Kode Pemilihan PSSI 2019 (terbaru), Sekjen harus mendampingi tugas KP (Komite Pemilihan) dan KBP (Komite Banding Pemilihan) yang dipilih pada kongres Asprov DKI di Hotel Peninsula, Jakarta (29/4/2022).
Kongres di Peninsula itu digelar atas desakan klub-klub di Jakarta, guna menyikapi kepengurusan Asprov pimpinan Uden Kusuma Wijaya yang telah habis pada Februari 2022.
Klub-klub pemilik suara itu juga mendesak kepengurusan Uden membuat Kongres untuk memilih kepengurusan baru, lengkap dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
Mereka bahkan beberapa kali menghadap Sekjen PSSI Yunus Nusi, hingga akhirnya turunlah rekomendasi KLB pada 3 Juni. Artinya, Asprov diberi waktu 12 pekan untuk membentuk kepengurusan periode 2022-2026.
Tahapan pertamanya, Asprov lama dan voters memilih anggota KP/KBP. Sesuai Statuta dan Kode Pemilihan PSSI, Sekjen Asprov harus mendampingi tugas para anggota KP/KBP terpilih.
Pemberhentian Sekjen pun berbuntut, sebab Asprov tidak/belum menunjuk pelaksana tugas Sekjen. Uden yang mengusulkan sekaligus meneken pemberhentian Sekjen, justru tengah berada di SEA Games Vietnam, dalam kapasitas selaku staf Kemenpora.
Setelah Ahrki diberhentikan, anggota KP Agung Nugroho dan Anggota KBP Heriansyah juga ikut mundur. Ada dugaan, hal ini terkait dari strategi Asprov mengulur waktu demi mendorong tokoh lama tetap memimpin Asprov DKI.
“Semoga bukan itu. Isu terkuat, LPJ bermasalah. Voters mempertanyakan, ada apa di balik semua ini? Yang pasti, klub-klub di DKI membutuhkan penyegaran kepengurusan, yang gagal membawa DKI sekadar lolos ke PON, dan tidak mengayomi mayoritas klub,” ujar Taufik Jursal Effendi, CEO Persija Barat.
Yang muncul ke permukaan, kini ada 2 calon nakhoda Asprov periode 4 tahun ke depan. Selain incumbent, Uden Kusuma Wijaya, ada H. Syahrial, anggota DPRD DKI yang diusung 20 voters.
Seperti diketahui, di Asprov DKI ada 30 pemilik suara. Sebanyak 10 suara lainnya ada yang mendukung Uden, ada yang belum bersikap.
“Pak Uden berhak dicalonkan lagi, tapi kalau LPJ ditolak, ya gugur dengan sendirinya,” ujar seorang pemilik suara yang minta namanya disimpan redaksi.
“Soal sponsorship era Asprov lalu, tidak transparan. Honor pemain PON pun aneh. Pemain dibuatkan kartu ATM, tapi kartunya dipegang pengurus teras. Kami bisa hadirkan pemainnya.”
Komentar PSSI
Lantaran Uden tengah berada di Vietnam dan tak ada pejabat Sekjen, pihak KP melalui Borgo Pane menanyakan langkah ke depan kepada Jaelani, Exco Asprov.
“Kami menunggu arahan dari PSSI Pusat. Berita acara Kongres sudah di sampaikan ke PSSI,” ujar Borgo, membacakan balasan WA Jaelani, Kamis (12/5).
Terkait dicopotnya Sekjen Asprov dan mundurnya anggota KP dan KBP, Niko Panjaitan dari Legal PSSI, menyampaikan hal-hal yang sifatnya normatif.
Soal pencopotan Ahrki, Niko akan berkoordinasi dengan atasan secepatnya. Soal mundurnya anggota KP KBP, menurutnya masalah. Sisa 3 pun tetap kuorum, dan mereka dipilih di Kongres. Niko hadir dan menyaksikan langsung proses pemilihan KP KBP tersebut.
Hari ini Sekjen PSSI Yunus Nusi dikabarkan mendarat di Jakarta, seusai menyaksikan laga timnas Indonesia di SEA Games Vietnam.
“Baguslah, kita bisa cepat berkoordinasi agar KLB bisa tepat waktu,” imbuh Taufik.
Arhki sendiri sudah berulang kali dihubungi melalui telepon selulernya tapitidak merespon. Padahal sebagai orang yang terdzolimi, Arhki harus memberikan penjelasan ikhwal pemecahannya sebagai Sekjen Asprov PSSI DKI.
