Ratusan tokoh publik bersama ribuan massa berkumpul di Lapangan Tugu Proklamasi, Jalan Pegangsaan Timur, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2020), menghadiri deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Para deklarator melabeli aksi KAMI sebagai gerakan moral.
Ribuan massa yang hadir terlihat mengabaikan protokol kesehatan dengan jaga jarak untuk pencegahan virus corona. Namun sebagian besar memang tetap memakai masker. Beberapa di antaranya bahkan memakai face shield atau pelindung wajah.
Acara dibuka dengan lagu Indonesia Raya, pembacaan teks proklamasi, pembukaan UUD 1945, dan Pancasila. Selanjutnya, tokoh publik yang hadir dalam aksi itu diantaranya Rocky Gerung, Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Rochmad Wahab, Meutia Farida Hatta, MS Kaban. Hadir pula, Said Didu, Refly Harun, Ichsanuddin Noorsy, Lieus Sungkharisma, dan Jumhur Hidayat.
Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais juga disebutkan hadir pada aksi pembacaan deklarasi ini. “Kami mendapatkan informasi bahwa bapak Reformasi Indonesia, Bapak Amien Rais telah hadir juga di tempat ini. Juga tadi telah hadir Ibu Titiek Soeharto,” kata pembawa acara Najmudin Ramli di Jakarta, Selasa (18/8/2020).
Keberadaan KAMI sebelumnya telah disampaikan mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin selaku Presidium KAMI pada 2 Agustus lalu. Din menyebut lebih dari 150 tokoh menjadi anggota koalisi. Mereka mewakili sejumlah unsur dan elemen masyarakat, mulai dari tokoh lintas agama, cendekiawan, akademisi, profesional, aktivis, buruh, dan angkatan muda.
KAMI mengklaim telah dideklarasikan dan didukung masyarakat di sejumlah wilayah di Indonesia, hingga ke luar negeri, alias 4 benua: Asia, Australia, Eropa, dan Amerika. Di luar negeri, KAMI telah telah dideklarasikan oleh WNI di Amerika Serikat, Qatar, Swiss, hingga Taiwan. “Di Solo, Surabaya, Yogyakarta, di Medan, di Semarang, di Bandung, di Palembang, di Makassar, Banjarmasin juga meriah,” kata Din, Selasa (18/8/2020).
Baca Juga: https://ole.co.id/kami-tambah-daftar-panjang-oposisi-pemerintah/
Peluang KAMI menjadi gerakan bertujuan politik, telah diendus pengamat politik, Muhammad Qodari. “Bukan mustahil gerakan atau tujuannya bakal bersifat politik, dengan kalkulasi politik juga. Sulit menganggap deklarasi KAMI sebagai gerakan moral sebab para deklarator KAMI diisi dari berbagai latar belakang, mulai dari politikus hingga mantan pejabat. Lain kalau misalnya KAMI ini isinya cuma dosen atau ulama saja,” papar Qodari, Direktur Eksekutif Indo Barometer.
Tak Perlu Panik
Pendapat lain disampaikan pengamat politik Haris Hijrah Wicaksana. Ia menyatakan gerakan KAMI biasa-biasa saja untuk menyuarakan refleksi demokrasi dan pemerintah tidak perlu panik.
“Di negara demokrasi hal itu hal wajar para tokoh mengkritisi kebijakan pemerintah, sepanjang kritikannya membangun dan memberi solusi, tak masalah,” kata dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stisip) Setia Budhi Rangkasbitung, Lebak, Banten, Kamis (20/8).
Menurut Haris, para tokoh oposisi itu hanya memandang secara subyektif saja dengan selalu menyalahkan kebijakan pemerintah. “Kami menilai gerakan deklarasi KAMI itu sebagai aksi damai dan tidak menjadikan ancaman untuk melakukan pemakjulan maupun menggulingkan pemerintah Joko Widodo yang sah dan legal,” katanya.
Menurut dia, mekanisme sistem presidentil sangat berat untuk menggulingkan presiden. Syaratnya harus ada sidang paripurna MPR dan disetujui 2/3 anggota legislatif. Sedangkan, legislatif yang ada saat ini sekitar 90 persen di bawah koalisi pemerintahan Jokowi.
“Mereka ingin mendapatkan perhatian pemerintah agar bisa kembali berkoalisi. Kan ada tokoh-tokoh yang pernah menjabat pemerintahan Jokowi, seperti Rizal Ramli, Said Didu, dan Jenderal Gatot Nurmantyo. Mereka ingin kembali diberi jabatan oleh pemerintahan Jokowi,” tuding Dosen Untirta itu.
Baca Juga: https://ole.co.id/respon-gerakan-kami-deklarasikan-kita/
Tuntutan KAMI terkait penyelamatan Pancasila, penanggulangan pandemi Covid-19, resesi ekonomi dan penegakan supremasi hokum, menurutnya tidak mendasar. Soalnya, Jokowi ia nilai berhasil mengatasi pandemi Covid-19. Ia tak mengupas soal penolakan 60 negara di dunia yang menolak kedatangan WNI di wilayahnya.
KAMI Jabar 2x Dijegal
Jika pengamat menyebut pemerintah tak perlu panik, fakta di lapangan justru sebaliknya. Deklarasi KAMI Jawa Barat sempat mengalami dua kali pembatalan sepihak oleh pengelola gedung sewa. Akhirnya, deklarasi tersebut digelar Kota Bandung pada Senin (7/9/2020).
“Kemarin Balai Sartika (Bikasoga) dipersiapkan kemudian dibatalkan. Saya tersenyum 10 kali,” ujar Inisiator KAMI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo dalam deklarasi KAMI Jabar. “Kemudian di Grand Pasundan sudah dipersiapkan, oleh Satgas Covid diberi izin. Tapi kemudian didemo, ditarik lagi surat dari Satgas Covid-19. Saya tersenyum 100 kali.”
Meski demikian, usaha penggerak KAMI di Jabar membuahkan hasil. Karena, tak hanya deklarasi yang dilakukan, tapi juga disambung dengan aksi di Gedung Sate. “Karena Allah SWT punya rencana luar biasa di Bandung. Di sini di tempat ini kita deklarasi, dan di sana bisa bersama-sama di Gedung Sate. Ini bukan rencana manusia, kita tidak boleh marah. Jadi saya selalu ingatkan untuk selalu tersenyum, sebagai bentuk syukur. Marah hanya membuang-buang energi,” ujar Gatot.
Dalam deklarasi yang dihadiri Din Syamsudin, Rochmad Wahab dan Said Didu itu, Gatot bercerita mengenai utangnya ke Bumi Siliwangi. “Saya bersyukur sebagai prajurit saya melewati berbagai pertempuran dan sampai di jabatan tertinggi. Saya kemudian bertanya apa yang bisa saya berikan untuk Negeri Pertiwi? Saya dilahirkan di Bumi Siliwangi, meniti karier di Bandung, Bogor, Pandeglang, Dayeuhkolot. Saya berutang pada Bumi Siliwangi,” kata Gatot.
