Semarang, OLE – Setelah 59 kampus se-Indonesia menyampaikan petisi berisi kritik ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Pilpres 2024, 3 PTN di Jawa Tengah bersikap datar. Tapi mahasiswa salah satu kampus menilai rektor mereka kroni Jokowi.
Perguruan Tinggi Negeri itu adalah Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, dan Universitas Islam Negeri (UIN) Wali Songo Semarang. Mereka tak mau ikut memberi petisi.
Yos Johan Utama, Rektor Universitas Diponegoro, menyatakan Pilpres 2024 adalah pesta demokrasi yang kuncinya terletak pada suara rakyat. Dinamika perbedaan pilihan harus dihormati.
“Setiap orang memiliki hak secara konstitusional dalam demokrasi, menyampaikan pendapat di muka umum tanpa terkecuali. Tapi ingat, di dalamnya juga ada prinsip tanggung jawab, sehingga gunakanlah cara yang santun, yang benar sesuai ketentuan yang ada dan juga menghargai pilihan orang lain,” kata Yos kepada wartawan, Minggu (4/2/2024).
Di sisi lain, Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq juga menyebut Pemilu merupakan ajang mencari pemimpin yang bisa melanjutkan kerja-kerja pemimpin sebelumnya.
Sodiq mengatakan rakyat yang akan menentukan siapa pemimpin yang akan dipilih sehingga tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan.
“Suara rakyat akan menentukan siapa pun pemimpin terbaik yang dicintai oleh rakyat. Rakyat telah mampu dan dapat menentukan yang terbaik untuk masa depan bangsa dan negara. Rakyat Indonesia paham, siapapun pemimpin terbaik yang akan meneruskan Presiden Jokowi,” ujar Sodiq.
Sodiq menyampaikan setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Namun, menurutnya, jangan sampai pendapat sekelompok orang dipaksakan untuk menjadi pendapat seluruh rakyat Indonesia.
“Setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum tanpa terkecuali. Hal ini sudah dicapai dalam UUD 1945, silakan menggunakan haknya tetapi hindari memaksakan orang lain bahwa pendapatnya adalah yang paling benar. Pendapat sekelompok orang tidak boleh dipaksakan sebagai pendapat seluruh rakyat Indonesia,” ucap Sodiq.
Wakil Rektor III UIN Walisongo Semarang Achmad Arief Budiman berharap masyarakat berhati-hati dan tidak terprovokasi munculnya petisi dari sejumlah kampus perguruan tinggi.
“Harus perlu dibangun sikap berhati-hati menerima informasi dari mana pun termasuk dari media sosial dan informasi-informasi lain terkait dengan upaya-upaya yang harus diwaspadai berupa petisi maupun sikap-sikap yang destruktif terhadap negara Indonesia yang kita cintai,” ungkap Arief.
Pihaknya mengimbau agar masyarakat tetap mendukung upaya pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil serta bermartabat, dan tidak anarkis.
“Hal yang harus dijaga bagi setiap civitas akademika dan mahasiswa adalah melihat pemilu itu sebagai kontestasi demokrasi untuk mengantarkan terpilihnya para pemimpin bangsa dan negara Indonesia ini,” kata Arief.
Arief berharap mahasiswa-mahasiswi dapat menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari sebagai andil menciptakan Pemilu ini bisa mengantarkan Indonesia menjadi lebih baik.
“Rektor yang menolak memberikan petisi ini kroni Jokowi, buta mata hatinya, Narasi mereka, melanjutkan pembangunan era Jokowi. Semua tahu, potensi korupsi sudah brutal, penyelewengan kekuasaan sangat liar, juga presiden tidak netral. Rektor boleh tutup mata, tapi kami para mahasiswa tidak,” ujar seorang mahasiswa Undip namanya ditulis sebab bisa disanksi rektor akibat sikapnya.
Bola Salju
Belakangan ini, bak bola salju, sejumlah civitas academica dari pelbagai kampus di Indonesia menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Jokowi serta menuntut pemilu 2024 yang jujur dan adil.
Hingga Minggu (4/2) tercatat sudah 59 kampus yang mengkritik Jokowi. Di antaranya ada 7 kampus besarb seperti UGM, UI, Unpad, UII, Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), dan Universitas Mulawarman Samarinda.
Petisi diawali oleh beberapa guru besar dan akademisi di UGM pada 31 Januari lalu. Dalam petisinya, mereka menyesalkan dugaan penyimpangan yang dilakukan Presiden Joko Widodo sebagai alumni kampus tersebut.
Petisi juga dikeluarkan UII Yogyakarta. Lewat pernyataan sikap ‘Indonesia Darurat Kenegarawan’ ini, UII secara garis besar menyoroti perkembangan politik nasional yang dianggap makin mempertontonkan penyalahgunaan kewenangan tanpa malu-malu.
“Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023,” bunyi pernyataan sikap itu.
