OLE – Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, menilai penyusun Kamus Sejarah Indonesia (Kemendikbud) sebagai tuna sejarah. Terparah, tak ada nama Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid.
Syaiful Huda sangat kecewa atas hal itu. “Sekali lagi kita dibikin jengkel betul. Kita dibikin kecewa berat atas penerbitan buku Kamus Sejarah Indonesia ini,” kata Huda kepada wartawan, Rabu (21/4/2021).
Meskipun Kemendikbud sempat mengatakan bahwa kamus itu belum final, Huda tetap menyayangkan. Menurut Huda, kamus itu sudah dapat diunduh oleh publik.
“Jadi kemarin kan Kemendikbud rilis melalui Mas Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan menyampaikan draf ini belum final, belum resmi, dan seterusnya. Tapi faktanya, itu bisa diunduh melalui situs Kemendikbud, Rumah Belajar. Yang kedua, ISBN-nya pun sudah ada. Itu yang dikatakan drafnya belum final?” ujarnya.
Tak lama setelah beredar, profil Hilmar Farid yang cenderung “membela” PKI, bermunculan di media sosial. Hal itu dilengkapi dengan unggahan video pernyataan langsung Hilmar Farid yang dinilai membela komunis di era Orde Baru.
Dalam Kamus Sejarah Indonesia itu, ironisnya beberapa tokoh PKI justru mendapat tempat. Mereka tampaknya “lebih diingat” tim Hilmar Farid daripada Hasyim Ashari, KH Agus Salim, juga Gus Dur.
Tokoh Demokrasi
Lebih lanjut, Ketua DPP PKB ini meminta agar Kamus Sejarah Indonesia yang tak mencantumkan nama Gus Dur ditarik. Dia menilai kamus itu harus direvisi.
“Karena itu, sekali lagi kita tegaskan itu sebenarnya ditarik dan dilakukan revisi total. Karena mengingat dua hal, yang pertama adalah penyusunannya sangat tuna sejarah tidak mengerti sama sekali tentang sejarah Indonesia,” ujarnya.
Bagi Huda, Gus Dur merupakan tokoh besar yang berpengaruh terhadap demokrasi Indonesia. Gus Dur dinilai sebagai tokoh yang berani menegakkan demokrasi saat era Orde Baru.
“Kita harus meletakkan Gus Dur sebagai tokoh peletakan jilid kedua demokrasi di Indonesia yang itu lalu melahirkan era reformasi waktu itu. Ketika tidak ada satu pun tokoh di Indonesia yang berani melawan rezim otoritarianisme Orde Baru, Gus Dur-lah pendiri Fordem, Forum Demokrasi,” sebutnya.
Ke depan, Huda mengatakan Komisi X DPR akan mengundang Kemendikbud. Hal itu guna mendapatkan penjelasan soal kontroversi Kamus Sejarah Indonesia.
“Kita agendakan untuk ini ya untuk meminta penjelasan terkait dengan ini. Karena ini kontroversi yang kesekian. Ini kebijakan pendidikan yang menuai kontroversi,” imbuhnya.
Cuma Pelengkap
Sebelumnya, tidak adanya nama Gus Dur dalam kamus sejarah itu diungkap oleh Sekretaris PCNU Kabupaten Pringsewu, Lampung, Muhammad Faizin. Dia mengatakan nama Gus Dur hanya muncul sebagai pelengkap tulisan.
“Nama Gus Dur tidak dimasukkan ke jajaran tokoh yang ada. Nama Gus Dur hanya muncul sebagai pelengkap sejarah beberapa tokoh di antaranya tokoh Ali Alatas yang ditunjuk sebagai Penasehat Menteri Luar Negeri pada masa pemerintahan Gus Dur. Selain itu nama Gus Dur digunakan untuk melengkapi sejarah tokoh Megawati Sukarnoputri dan Widjojo Nitisastro,” kata Faizin, seperti dikutip di situs nu.or.id, Rabu (21/4).
