Seoul, OLE – Penyidik Korea Selatan (Korsel) menggerebek rumah Presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan dan mulai melaksanakan surat perintah penangkapannya pada hari Jumat (3/1/2025). Ini terkait pengumuman darurat militer Yoon yang gagal 3 Desember lalu.
Kejadian ini merupakan sejarah baru dan pertama kalinya negara itu berusaha menangkap seorang pemimpin yang sedang menjabat. Jabatan Yoon sebagai presiden sedang ditangguhkan oleh anggota parlemen, di tengah proses pemakzulan yang ia sedang hadapi.
“Eksekusi surat perintah penangkapan untuk Presiden Yoon Suk Yeol telah dimulai,” kata Kantor Investigasi Korupsi (CIO), dengan para pejabat dan polisinya terlihat memasuki kediaman presiden, dikutip AFP.
Dilaporkan bagaimana penyelidik CIO termasuk jaksa senior Lee Dae-hwan melewati barikade keamanan ketat untuk memasuki kediaman Yoon guna melaksanakan surat perintah penangkapan. Puluhan bus polisi dan ratusan polisi berseragam berjejer di jalan di luar kompleks di pusat kota Seoul.
Yoon telah bersembunyi di dalam kediaman tersebut sejak pengadilan menyetujui surat perintah penangkapannya awal minggu ini, dan bersumpah untuk “melawan” pihak berwenang yang berusaha menanyainya atas kegagalannya dalam menerapkan darurat militer.
Tidak jelas apakah Dinas Keamanan Presiden, yang masih melindungi Yoon sebagai kepala negara yang sedang menjabat, akan mematuhi surat perintah penyidik.
Namun, dilaporkan pula satuan militer di dalam kompleks kediaman resmi telah menghalau upaya penyidik. Yonhap melaporkan, pejabat dari CIO yang sedang menyelidiki Yoon atas pernyataannya tentang darurat militer memasuki kompleks tersebut tetapi “dihalangi oleh satuan militer di dalam”.
Perlu diketahui, CIO akan menangkap Yoon dan membawanya ke kantor mereka di Gwacheon dekat Seoul untuk diinterogasi. Setelah itu, ia dapat ditahan hingga 48 jam berdasarkan surat perintah yang ada.
Lalu penyidik perlu mengajukan surat perintah penangkapan lain untuk menahannya. Saat ini Yoon terancam hukuman penjara bahkan yang terburuk hukuman mati.
Sebelumnya Yonhap juga menyebut sekitar 2.700 polisi dan 135 bus polisi telah dikerahkan ke daerah tersebut untuk mencegah bentrokan, setelah pendukung Yoon berhadapan dengan demonstran anti-Yoon pada hari Kamis.
Darurat militer yang diumumkan Yoon membuat negara itu chaos dengan kerusuhan antara militer dan anggota parlemen lalu disusul demo berhari-hari yang dilakukan warga karena menolak pengumuman itu.
Alasan Pemakzulan Presiden
Yoon Suk Yeol dimakzulkan parlemen setelah memerintahkan pemberlakuan darurat militer mendadak, meskipun 3 hari setelahnya hal itu dia cabut.
Pemberlakuan darurat militer mendadak diterapkan Suk Yeol sebagai upaya meredam oposisi politik yang dia nilai melemahkan pemerintahannya.
“Pemberlakukan darurat militer perlu untuk “menghancurkan kekuatan anti-negara yang telah menimbulkan kekacauan,” kata sang presiden.
Namun opsisi menyebut jika Suk Yeol dimakzulkan karena skandal korupsi hingga ia tertekan secara politis.
