Denpasar, OLE – Massa demonstran dari berbagai elemen masyarakat menuntut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asyari, mundur usai diputus melanggar etik lantaran meloloskan Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden. Mereka memusatkan aksi di depan Kantor KPU Bali, Jumat (9/2/2024) siang
Massa membentangkan spanduk bertuliskan “Selamatkan Demokrasi,” dan juga spanduk yang berisi permintaan Ketua KPU untuk mundur dari jabatannya. Koordinator Umum Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bali, Ricardo Elim, mengatakan tujuan aksi ini adalah untuk menyelamatkan wajah demokrasi di Indonesia.
“Kami mahasiswa dan kami masyarakat Bali muak dengan bagaimana demokrasi hari ini dipecundangi,” cetus dia di lokasi demo. “Demokrasi dipecundangi dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran bisa nyalon di Pilpres 2024, untuk kemudian pencalonannya diterima KPU.”
Ujungnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutus Ketua MK, Anwar Usman (paman Gibran atau ipar Presiden Jokowi), melanggar kode etik dan mencopotnya dari jabatan Ketua MK.
Selain itu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kemudian memutus ketua dan jajaran komisioner KPU melanggar etik dengan tindakan meloloskan Gibran itu. Selain itu, kata dia, ada banyak pernyataan Presiden Jokowi yang mengindikasikan intervensi di Pemilu 2024.
“Bagaimana tindakan-tindakan itu yang terjadi? Putusan MK, kalimat Presiden Jokowi yang sarat dengan intervensi, juga sarat dengan inkonsistensi,” ujar Ricardo.
Terpisah, Aliansi Advokat Semarang mengkhawatirkan chaos usai pemilu seiring terbuktinya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang hakim MK dan jajaran komisioner KPU. Di berbagai kota analisis sejenis ini ramai bermunculan.
HRS: Pemilu Damai Jika ...
Mantan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) mengaku rumahnya didatangi polisi terkait dengan cooling system Pemilu 2024. Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, meski tak tahu pasti, menurutnya cooling system pemilu adalah tugas semua pihak.
“Program cooling system atau upaya menurunkan tensi politik menjelang pencoblosan Pemilu 2024, itu merupakan tanggung jawab semua pihak. Soal rumah Habib Rizieq didatangi polisi, saya enggak tahu pasti. Apalagi yang dibilang tokoh, cooling itu mendinginkan. Kita ajak pemilu damai, kondusif. Ini kan pesta rakyat, pesta demokrasi, semua rakyat harus happy,” kata Karyoto kepada wartawan, Jumat (9/2).
Kabar kedatangan polisi ke rumah Habib Rizieq disampaikan langsung oleh mantan petinggi FPI dalam acara Istigasah Kubro Sambut Pemilu Damai dan Jurdil Tanpa Kecurangan di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (8/2) malam.
“Ada 4 polisi dari Mabes Polri dan Polda Metro Jaya yang datang ke rumah. Katanya, habib, kami dari kepolisian punya program cooling system,” kata Rizieq dikutip dari YouTube Islamic Brotherhood Television. “Saya menyambut positif, saya puji dia punya program. Saya bilang, sampaikan ke bapak Kapolri, kalau ingin pemilu damai, gelar Pemilu yang jujur dan adil. Niscaya akan damai.”
Di kalangan netizen, hampir serempak komentar mereka. Kalau pemerintah menggelar Pemilu dengan jujur dan adil, situasi akan damai. Tapi kalau curang, ya percuma program cooling system atau apapun namanya. Yang memulai justru pemerintah, utamanya intervensi Presiden Jokowi.
